Pengesahan RKPS di 13 Komunitas MHA Kapuas Hulu
Pontianak, 26 Agustus 2026 | Sebanyak 13 Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Kapuas Hulu menyelesaikan dan mengesahkan Rencana Kelola […]
Suara banua
BPS Banjarbaru Fasilitasi RKPS Hutan Adat di Kapuas Hulu
Pontianak, 12 Agustus 2026 | Balai Perhutanan Sosial (BPS) Banjarbaru memfasilitasi penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) Hutan Adat bagi
MHA Punan Uheng Kereho Sukses Menyelenggarakan Penyusunan RKPS Hutan Adat
Cempaka Baru, 6 Agustus 2026. Masyarakat Hukum Adat (MHA) Punan Uheng Kereho berhasil menyelenggarakan kegiatan penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial
Refleksi Pendamping Hukum Rakyat Perkuat Komitmen Advokasi Masyarakat Adat di Kalimantan Barat
Pontianak, 17 Juli 2026 – Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) bersama HuMA menyelenggarakan Refleksi Pendamping Hukum Rakyat (PHR) Senior se-Kalimantan
Opini, Suara banua
Pendidikan Hukum Kritis Dorong Kesadaran Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Sintang
Sintang, 6 November 2025 — Kegiatan Pendidikan Hukum Kritis tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Masyarakat Adat telah sukses
24 Ribu Hektare Hutan Diusulkan Sebagai Milik Adat
Sejumlah komunitas masyarakat adat mendorong ditetapkannya 24 ribu hektare hutan di Melawi menjadi hutan adat. Kabupaten Melawi telah menerbitkan Perda
Pemkab Kapuas Hulu Dukung Perjuangan Masyarakat Adat
Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir, S.H dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero, S.H menerima audiensi masyarakat Dayak
Ritual Adat Selam Air untuk Tuntaskan Sengketa Tanah
Pilihan Terakhir, Disepakati Bersama, Disaksikan Camat Mediasi penyelesaian sengketa tanah sawah di Ngapit Kiri Dusun sekendal Desa Sekendal Kecamatan Air