Pengesahan RKPS di 13 Komunitas MHA Kapuas Hulu
Pontianak, 26 Agustus 2026 | Sebanyak 13 Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Kapuas Hulu menyelesaikan dan mengesahkan Rencana Kelola […]
Pontianak, 26 Agustus 2026 | Sebanyak 13 Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Kapuas Hulu menyelesaikan dan mengesahkan Rencana Kelola […]
Pontianak, 12 Agustus 2026 | Balai Perhutanan Sosial (BPS) Banjarbaru memfasilitasi penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) Hutan Adat bagi
Cempaka Baru, 6 Agustus 2026. Masyarakat Hukum Adat (MHA) Punan Uheng Kereho berhasil menyelenggarakan kegiatan penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial
Pontianak, 17 Juli 2026 – Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) bersama HuMA menyelenggarakan Refleksi Pendamping Hukum Rakyat (PHR) Senior se-Kalimantan
Sejumlah komunitas masyarakat adat mendorong ditetapkannya 24 ribu hektare hutan di Melawi menjadi hutan adat. Kabupaten Melawi telah menerbitkan Perda
Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir, S.H dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero, S.H menerima audiensi masyarakat Dayak
Pilihan Terakhir, Disepakati Bersama, Disaksikan Camat Mediasi penyelesaian sengketa tanah sawah di Ngapit Kiri Dusun sekendal Desa Sekendal Kecamatan Air