MASYARAKAT ADAT

Rindu Pengakuan untuk Belaban Ella

9 Mei 2016

Sekitar 1,5 jam mobil meninggalkan Nanga Pinoh mengarah ke Desa Belaban Ella, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, hujan deras mengguyur. Tanah merah yang menutup jalan mulai mengental, licin. Batu-batu besar yang terserak menyulitkan Heronimus dari Lembaga Bela Banua Talino mengendalikan kemudi kendaraan.

Gerbang Kampung  Sungkup, Desa Belaban Ella, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, pertengahan Maret 2016. Secara turun-temurun,  masyarakat adat di sana menanti pengakuan hak atas tanah adatnya dari pemerintah. Persoalan status tanah menempatkan warga dalam posisi rentan ketika berhadapan dengan hukum.   KOMPAS/BRIGITTA ISWORO LAKSMI Gerbang Kampung Sungkup, Desa Belaban Ella, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, pertengahan Maret 2016. Secara turun-temurun, masyarakat adat di sana menanti pengakuan hak atas tanah adatnya dari pemerintah. Persoalan status tanah menempatkan warga dalam posisi rentan ketika berhadapan dengan hukum.
 

Mobil mulai bergerak liar, terpeleset ke kanan dan ke kiri. Sesekali mesin meraung keras saat berupaya keluar dari cengkeraman tanah lengket. Akhirnya, kendaraan berisi enam orang itu tak mampu lagi bergerak maju. Melesak, lengket.

Upaya menarik mobil dengan kendaraan derek berakhir tragis. Terot patah. Akhirnya Kompas bersama Sisilia Nurmala Dewi dari organisasi masyarakat sipil Perkumpulan Huma, Romo Agustinus Ubin CM dari Komisi Keadilan dan Perdamaian (KKP), serta Abdias Sami dari Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), turun. Dijemput truk, baru tiga jam kemudian rombongan tiba di Kampung Sungkup, Desa Belaban Ela, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi. Lampu petromaks di rumah Pak Pori sudah menyala. Tikar tergelar untuk duduk berbincang.

Pertengahan Maret lalu, selain rombongan itu, 11 warga termasuk di dalamnya Temenggung Ketemenggungan Belaban Ella, Manan, dan Kepala Desa Belaban Ella, Thomas, penuh semangat berbincang soal nasib wilayah adat mereka. Proses pengakuan wilayah adat masyarakat adat Belaban Ella, yang terdiri dari sub-suku Dayak Limbai dan Dayak Ransa terkatung-katung nyaris dua tahun.

Semakin larut, udara semakin hangat, bukan hanya karena petromaks. Namun, juga karena topik pembicaraan. "Sudah ada Keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) Nomor 35 dan proses sudah kami jalankan, peta wilayah adat juga sudah ada. Kami ikut dalam proses pembuatannya. Tapi, kenapa perdanya belum keluar juga," ujar Temenggung Manan. Berbagai pendapat dan perasaan berhamburan. Bahasa berbeda, tetapi menyiratkan kesamaan: perasaan tak berdaya.

Perda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat adalah persoalan krusial karena menjadi gerbang menuju pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat suatu masyarakat hukum adat. Jika disertai peta wilayah adat, jalan menuju pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat semakin terbuka.

Harapan yang demikian kental itu bermula dari penelitian LBBT bersama KKP dan organisasi masyarakat adat (OMA) pada 2012-2014. Berdasarkan penelitian itu, pemerintah kabupaten didorong mengeluarkan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan wilayah adat Belaban Ella.

Berbagai dukungan

Keinginan dan harapan masyarakat adat Ketemenggungan Belaban Ella mendapat dukungan dan rekomendasi dari setidaknya dua lembaga negara. Rekomendasi muncul dari Bupati Melawi Firman Muntaco, 2014, kepada Menteri Kehutanan untuk mengembalikan batas taman nasional pada peta partisipatif tahun 1998. Peta itu jadi pusat argumentasi penetapan wilayah adat untuk masyarakat adat Ketemenggungan Belaban Ella. Rekomendasi untuk membuat perda juga muncul dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan.

Bahkan, pada pertemuan yang melibatkan Wakil Bupati Melawi, masyarakat, serta Direktur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Hartono, 16 Desember 2014, di Jakarta, muncul rekomendasi agar Pemerintah Kabupaten Melawi menerbitkan perda.

Dalam peta partisipatif itu, hak kepemilikan masyarakat adat Belaban Ella tampak tersebar. Ada tiga jenis hak kepemilikan atas tanah dan wilayah adat, yaitu hak milik bersama (komunal) masyarakat adat Ketemenggungan Belaban Ella, hak milik keluarga (waris), dan hak milik individu (keluarga batih).

Harapan yang membuhul menjadi dambaan itu didorong pengalaman pahit masyarakat Belaban Ella. Pada 15 Agustus 2007, Pori, Toro, dan Manan, ketiganya warga Dusun Sungkup masyarakat adat Ketemenggungan Belaban Ella, ditangkap petugas patroli Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR) Kalimantan Barat. Tuduhannya, menebang kayu di dalam wilayah TNBBBR.

Sementara itu, ketiganya yakin mereka menebang pohon di kawasan dalam wilayah hutan adat yang telah jadi daerah garapan secara turun-temurun. "Kami sudah punya pondok di sana sejak dulu. Setelah kami ditangkap, pondok kami dibakar," tutur Pori. Mereka menebang untuk membersihkan lahan sebelum berkebun. Penangkapan tersebut menjadi trauma tersendiri bagi masyarakat Belaban Ella.

Kini, masyarakat adat di Dusun Sungkup terus menanti gerak pemerintah. Ketua DPRD Kabupaten Melawi Abang Tajudin berjanji, "Saya akan prioritaskan pembuatan perda ini. Kalau bisa, tahun ini kami selesaikan." Ia sempat bingung pada proses pembuatan perda tersebut karena kewenangan akan kawasan hutan yang beralih dari kabupaten ke provinsi, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tekad itu didukung penuh Bupati Melawi, Panji, yang mengatakan, "Kami akan terus mengingatkan DPRD dan akan meminta dukungan dari pemerintah pusat agar perda terwujud."

Perda barulah gerbang. Perjalanan berikutnya panjang berliku. Saat ini pun sudah ada 15 usulan untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang antre di KLHK. Namun, proses verifikasi dari kementerian yang dibutuhkan belum juga terlaksana.

Masyarakat adat berhak mewujudkan mimpi di tengah buruknya berbagai infrastruktur. Seperti kata mantan Kepala Dusun Sungkup Hinong, "Kalau tidak ada masyarakat adat menjaga hutan itu, mana mungkin taman nasional itu ada? Kami yang selama ini menjaga hutan itu."

Di Tanah Air, harus diakui, eksistensi masyarakat adat yang banyak tersebar belum sepenuhnya diakui negara.