Follow Sejarah Singkat
Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) yang berdiri pada tanggal 10 Juni 1993 dimandatkan untuk memperkuat sumber daya hukum masyarakat dalam menghadapi kasus-kasus atau sengketa terkait penguasaan sumber daya alam. Awalnya, beberapa orang dari Gerakan Pemberdayaan Pancur Kasih (GPPK) seperti A.R. Mecer, Sandra Moniaga, John Bamba, Stephanus Djuweng dan Oktavianus Kamusi melakukan studi banding ke Filipina. Mereka tertarik untuk mempelajari Gerakan Masyarakat Sipil di Filipina, terutama gerakan hukum dan lingkungan (Sumber Daya Alam) yang dilakukan oleh salah satu lembaga yakni Legal Rights Center (LRC). Berbekal pengalaman tersebut, GPPK bekerjasama dengan Institut Dayakologi (ID), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Surabaya (LBHS), mendirikan LBBT yang disebut juga Lembaga Pemberdayaan Sumber Daya Hukum Masyarakat - Institute for Community Legal Resources Empowerment. Lembaga ini memiliki fokus mendorong perubahan kebijakan di tingkat daerah (advokasi kebijakan) dan pendidikan penyadaran di tingkat komunitas Masyarakat Adat (advokasi hak).
Ritual Adat Selam Air untuk Tuntaskan Sengketa Tanah
Pilihan Terakhir, Disepakati Bersama, Disaksikan Camat
Mediasi penyelesaian sengketa tanah sawah di Ngapit Kiri Dusun sekendal Desa Sekendal Kecamatan Air Besar tidak kunjung selesai. Namun, sengketa tersebut diselesaikan bersama dengan prosesi adat nan unik yang disebut selam air. Proses ini berlaku di Desa Sekendal Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak.
Miftahul Khair, Air Besar
BERAWAL dari…
Pemkab Kapuas Hulu Dukung Perjuangan Masyarakat Adat
Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir, S.H dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero, S.H menerima audiensi masyarakat Dayak Punan Kalimantan di Aula Bappeda Kapuas Hulu, Pukul 15.00 Wib, Kamis (13/6). Audiensi tersebut turut dihadiri masyarakat dari sub Suku Dayak lainnya serta melibatkan beberapa lembaga adat Kapuas Hulu. Fokus pembahasan pada audiensi tersebut adalah hasil Musyawarah Besar…
Pemkab Kapuas Hulu Dukung Perjuangan Masyarakat Adat
eQuator.co.id – PUTUSSIBAU-RK. Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir dan Wakilnya, Antonius L. Ain Pamero beraudiensi dengan masyarakat Dayak Punan di Aula Bappeda Kapuas Hulu, Kamis sore (13/6).
Fokus pembahasan pada audiensi tersebut adalah hasil Musyawarah Besar (Mubes) Dayak Punan Kalimantan di Desa Cempaka Baru, kecamatan Putussibau Selatan pada Senin (10/6) lalu.
Bupati Nasir…
HuMa dorong harmonisasi kerangka Hukum penetapan Hutan adat
Jakarta (ANTARA News) - Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) Indonesia mendorong harmonisasi dan integrasi untuk merekonstruksi kerangka hukum dalam hal penetapan hutan adat.
"Pendekatan harmonisasi berfokus pada menyelaraskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat yang telah ada dan tersebar di berbagai peraturan…
+62 (0561) 884 566
+62 (0561) 884 566